Aparat Desa Tuntut Kenaikan Gaji Dipercepat

Uang Sudah Ada, Tinggal Menunggu Peraturan Bupati


14 Jan 2020, 09:04:54 WIB

Aparat Desa Tuntut Kenaikan Gaji Dipercepat

AUDIENSI: Ratusan perangkat desa dari 30 desa bertemu dengan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud. Mereka menuntut kenaikkan gaji segera direalisasikan.


balpos.com, PENAJAM - Ratusan perangkat desa dan Badan Permusyawaran Desa (BPD) se- Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan pertemuan dengan Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Senin (13/1). Pertemuan tersebut juga dihadiri para kepala desa bersama ratusan perangkat desa dari 30 desa yang ada di daerah ini menyampaikan tuntutan kenaikan gaji dan insentif.

Dalam pertemuan tersebut, APDESI PPU, ABPDNas PPU dan Forsekdesi PPU meminta peraturan bupati (Perbup) tentang kenaikan gaji dan insentif kepala desa dan perangkatnya segera diterbitkan.

Ketua FORSEKDESI PPU Yuni Nurhayati Aka mengungkapkan, tuntutan kenaikan gaji dan insentif kepala desa dan perangkatnya telah diajukan. Dalam usulan tersebut, gaji kepala desa naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,5 juta dan insentif atau tunjangan Rp 1,5 juta naik menjadi Rp 2 juta.

Gaji sekretaris desa (sekdes) sebesar Rp 2,35 juta naik menjadi Rp 2,85 juta dan tunjangannya dari Rp 1,05 juta menjadi Rp 1,25 juta. Kaur/kasi gajinya Rp 1,75 juta naik menjadi Rp 2,05 juta dan tunjangannya Rp 1 juta menjadi Rp 1,1 juta. Sementara kepala dusun (kadus) juga mengalami kenaikan gaji dari Rp 1,75 juta menjadi Rp 2,05 juta dan tunjangan Rp 600 ribu menjadi Rp 700 ribu.

Tak hanya kepala dan perangkatnya yang mengalami kenaikan gaji. Pengurus BPD juga mengalami kenaikan tunjangan. Ketua BPD naik dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 3 juta, Wakil Ketua BPD Rp 2 juta menjadi Rp 2,8 juta, Sekretaris BPD Rp 1,9 juta menjadi Rp 2,7 juta dan anggota BPD Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,6 juta.

“Kenikan gaji dan tunjangan perangkat desa sesuai dengan amanah PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan juga mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” kata Yuni dalam pertemuan dengan bupati, kemarin.

Sementara itu, Ketua ABPDNas PPU Zainal Abidin mengungkapkan, kenaikan gaji perangkat desa tidak dibebankan kepada anggaran daerah. Tapi, gaji perangkat desa dialokasikan dari alokasi dana desa (ADD). Anggaran ADD yang dikucurkan ke masing-masing desa telah mencukupi untuk kenaikan gaji dan tunjangan.  “Ini uangnya sudah ada. Tinggal menunggu Perbup-nya lagi,” ujar Zainal Abidin.

Sementara itu, Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud menjanjikan, perbup tentang kenaikan gaji dan tungjangan perangkat desa akan dirampungkan dalam seminggu kedepan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diinstruksikan untuk menyusun Perbup tersebut. Pemerintah daerah menyetujui kenaikan gaji perangkat desa tersebut.

“Perbup-nya, satu minggu harus selesai. Kalau dalam satu minggu itu tidak selesai, silakan pertanyakan ke DPMD,” ujarnya.  Bupati menekankan, para kepala desa harus menggunakan ADD untuk pembangunan fasilitas publik. “Jangan sampai hanya memperbanyak Bimtek. Tapi, jalan-jalan desa tidak dibenahi,” terangnya.

Pelaksana tugas (Plt) Badan Keuangan (BK) PPU Muhajir mengungkapkan, Pemkab PPU mengalokasikan ADD di tahun 2020 sebesar Rp 100 miliar lebih. ADD tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. “ADD tahun 2020, alokasinya di atas Rp 100 miliar,” bebernya.

Muhajir juga mengimbau kepada para kepala desa untuk mempercepat pengusulan pencairan ADD kepada pemerintah daerah. Agar program dan kegiatan desa cepat terlaksana sesuai dengan agenda yang dituangkan dalam APBDes. “Pengusulan pencairan ADD harus dipercepat,” tandasnya. (kad/ono)




Moderated by adminbp


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment