BPJS Kesehatan, Dewan Dorong Dinas Sosial Fokus Pemutahiran Data




25 Nov 2019, 12:14:52 WIB

BPJS Kesehatan, Dewan Dorong Dinas Sosial Fokus Pemutahiran Data

Iwan Wahyudi


balpos.com, BALIKPAPAN - Pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warga lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan kesehatan ini, berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan juga Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tinggal minimal enam bulan di Indonesia. BPJS Kesehatan terbagi dua jenis, pertama BPJS-PBI (Bantuan Penerima Iuran). Jenis BPJS ini, pesertanya tidak dibebani iuran setiap bulan, semua iuran ditanggung oleh pemerintah. Program ini hanya berlaku untuk orang miskin dan tidak mampu dibuktikan dengan data dinas sosial setempat. BPJS-PBI warga hanya berhak mendapatkan BPJS Kelas 3. Kedua, BPJS-Non PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran). BPJS-Non PBI ini, pesertanya wajib untuk membayar iuran bulanan sendiri atau dibebankan oleh peserta yang bersangkutan. Lantaran pesertanya dianggap mampu untuk membayar setiap bulan dan tidak masuk dalam kategori warga miskin atau tidak mampu. BPJS-Non PBI dibagi menjadi 3 yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya,

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)/mandiri dan anggota keluarganya serta Bukan Pekerja (BP).

Terkait dengan peserta BPJS Kesehatan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, H Iwan Wahyudi, meminta kepada Dinas Sosial untuk melakukan penguatan data. Apalagi dengan ditunjuknya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) yang baru maka dipastikan Balikpapan akan kebanjiran warga pendatang.

“Kami berharap Dinas Sosial melakukan pemutahiran data peserta BPJS Kesehatan supaya databasenya betul-betul aktual dan faktual,” kata politisi PPP ini, kepada Balikpapan Pos, lewat ponselnya, Minggu (24/11).

Iwan menuturkan, kedepan pihaknya akan memperjuangkan penambahan peserta BPJS-Non PBI khusus Mandiri untuk masyarakat Balikpapan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota.

“Selaku anggota dewan kami prihatin terhadap peserta BPJS- Non PBI khusus BPU atau mandiri. Soalnya untuk BPJS-PBI sudah aman karena sudah ditanggung oleh pemerintah iurannya. Sedangkan Non PBI iurannya dibayar sendiri,” ujar Iwan.

Iwan berharap, pada tahun 2020 ada tambahan peserta penerima BPJS-Non PBI khususnya jenis BPU atau Mandiri lewat bantuan pemerintah provinsi Kaltim dan Pemkot Balikpapan.

“Jadi kami berharap peserta BPJS-Non PBI jenis BPU atau mandiri ini fokus saja pada pekerjaan tanpa dipusingkan lagi memikirkan biaya kesehatannya,” pungkas pria murah senyum ini.(vie)




Moderated by adminbp


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di