Maksimalkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

UPTD PPA Berhasil Mediasi Perebutan Hak Asuh Anak


10 Agu 2020, 08:55:30 WIB

Maksimalkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

CARI SOLUSI: Rapat mediasi perebutan hak asuh anak yang digelar UPTD PPA di Kantor DP3AKB Balikpapan, Jalan MT Haryono Balikpapan, Rabu (6/8) lalu.


balpos.com, BALIKPAPAN - Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menggelar rapat mediasi, di Kantor DP3AKB Balikpapan, Jalan MT Haryono, Rabu (6/8).

“Rapat mediasi ini terkait rebutan hak asuh anak suami istri yang telah pisah ranjang sebelum bercerai,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kota Balikpapan, HM Kosyim, kepada Balikpapan Pos, Kamis (7/8) lalu.
“Makanya saat rapat mediasi kami arahkan ke pengadilan. Karena yang melakukan perebutan hak asuh anak ini non muslim tentunya kami arahkan ke pengadilan negeri. Tetapi karena perkawinan pasangan ini belum tercatat oleh negara sehingga untuk menentukan hak asuh anak ditolak oleh pihak pengadilan negeri,” kata Kosyim.

Karena ditolak oleh PN akhirnya dikembalikanlah persoalan ini ke UPTD PPA DP3AKB Balikpapan guna dilakukan mediasi. “Nah di sinilah kami memfungsikan peran UPTD PPA dalam melakukan perlindungan anak maka kami buat jadwal rapat mediasi dengan melibatkan suami istri yang berebut hak asuh,” ujar Kosyim.

Ada sejumlah pihak terkait yang hadir dalam rapat mediasi tersebut diantaranya Renakta Polda Kaltim sebab persoalan ini sempat dilaporkan ke Polda Kaltim, kemudian Dinas Sosial Kota Balikpapan terkait hak asuh anak, DP3AKB, psikolog selaku mediator, Lurah Sungainangka Sanrang dan bhabinkamtibmas, serta pihak bersangkutan yang berebut hak asuh anak.

“Jadi bagaimana peran UPTD PPA dalam membantu menyelesaikan masalah ini sesuai tupoksi yang berperan dalam melakukan mediasi yang terbagi enam fungsi yakni pengaduan masyarakat, penjangkauan klien, pengelolaan kasus, penampungan sementara di rumah untuk perlindungan perempuan dan anak, mediasi serta pendampingan klien,” jelasnya.

Yang dimaksud layanan pendampingan klien oleh UPTD PPA meliputi layanan pendampingan fisik jika organ fisik terganggu, layanan pendampingan psikis jika korban mengalami trauma dilakukan oleh psikolog dan layanan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan dari proses penyelidikan di kepolisian sampai proses peradilan. Kemudian dari hasil mediasi tersebut disepakati bahwa anak yang masih dalam tahap pengasuhan suami setelah terjadi percekcokan diserahkan kepada ibunya dengan berbagai catatan kesepakatan dengan memberi akses kepada bapak untuk melakukan pengasuhan terhadap si anak.
“Jadi bapak si anak diberi kesempatan untuk memberikan kasih sayang seperti menjenguk untuk melihat si anak. Namun untuk hak nafkah tidak dibahas oleh yang bersangkutan baik si ibu maupun si bapak,” terang Kosyim.

Dia menambahkan, sebenarnya dalam persoalan hak asuh anak bukan melihat kasusnya tetapi bagaimana peran dari UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan mediasi sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak anak yang membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua. (vie/rus)




Moderated by Admin1


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment



Kurs Valuta

UPAH MINIMUM TAHUN 2020
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
KALTIM UMUM 2.981.378,72
BALIKPAPAN UMUM 3.069.315,66
BERAU UMUM 3.386.593,23
BONTANG UMUM 3.182.706,00
KUBAR UMUM 3.309.555,00
KUKAR UMUM 3.179.673,00
KUTIM UMUM 3.140.098,00
PASER UMUM 3.025.172,00
PPU UMUM 3.363.809,79
SAMARINDA UMUM 3.112.156,40