Pembangunan RS Balbar Belum Bisa Dilanjutkan

Pemilik Lahan Minta Ganti Rugi Rp 22 M


16 Agu 2022, 08:38:15 WIB

Pembangunan RS Balbar Belum Bisa Dilanjutkan

Elyzabeth Emmy Roswita


BALIKPAPAN-Pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Barat (Balbar) belum bisa dilaksanakan sebab status kepemilikan lahan belum tuntas. Bahkan mengenai status kepemilikan lahan ini

akan dilanjutkan ke tahap mediasi di pengadilan antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan pihak penggugat yang bersikukuh untuk tetap menuntut ganti rugi atas lahan yang akan dipergunakan sesuai dengan nominal gugatan.

Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Elyzabeth Emmy Roswita mengatakan, bahwa berdasarkan tuntutan yang diajukan, pihak penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 22 miliar. Sedangkan pemerintah kota, saat ini sudah mengalokasikan anggaran untuk santunan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, karena pemerintah kota telah melaksanakan tahapan-tahapan dalam rencana pembebasan lahan tersebut maka tuntutan yang disampaikan oleh para penggugat tersebut tidak bisa dipenuhi.

"Sehingga untuk tahap selanjutnya proses penyelesaian masalah lahan yang akan dipergunakan untuk rumah sakit di kawasan Balikpapan Barat akan kita lanjutkan ke persidangan," katanya ketika diwawancarai wartawan di Balai Kota Balikpapan, Senin (15/8).

"Kemarin itu kan tahap mediasi, itu merupakan tahapan awal sebelum kita masuk pada tahap persidangan. Dari tuntutan yang disampaikan oleh penggugat mereka meminta ganti rugi sebesar Rp 22 miliar. Sedangkan pemerintah kota ini sudah mengalokasikan anggaran untuk santunan kepada masyarakat. Dan Pengadilan Negeri Balikpapan juga menerima gugatan mereka untuk dilanjutkan ke tahap persidangan yang rencananya akan dilaksanakan minggu depan," terangnya.

Untuk saat ini, dia menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota juga telah memiliki beberapa bukti kepemilikan atas aset tanah tersebut diantaranya bukti serah terima dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota. Termasuk sertifikatnya.

Selain itu, lanjutnya, sesuai dengan Permen ATR, ketika ada masyarakat yang sudah menerima, pemerintah kota sudah boleh melaksanakan kegiatan.

"Tapi kita lihat saja bagaimana nanti di persidangannya seperti apa. Dan Satpol PP juga sudah melakukan sejumlah persiapan administrasi untuk melakukan pengamanan di lahan tersebut," pungkasnya.(djo/vie)




Moderated by BalPos


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di