Sampaikan Pandangan Umum Fraksi

DPRD Bahas Hak Pendidikan serta Pengasuhan Anak Berhadapan Hukum


29 Feb 2020, 08:45:51 WIB

Sampaikan Pandangan Umum Fraksi

balpos.com, BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan melaksanakan Rapat Paripurna yang mengagendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Wali Kota mengenai Raperda perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2015 penyelenggaraan Perlindungan Anak Jumat (28/2). Penyampaian pertama oleh perwakilan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nelly Turuallo. 

Fraksi ini menyatakan mendukung Raperda perubahan tentang Perda Perlindungan Anak tersebut. Antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan. Terlebih anak yang berhadapan hukum (ABH) makin tahun makin meningkat. Apalagi anak-anak ini mempunyai kemungkinan dikeluarkan dari sekolah yang sangat besar. 

"Kami berharap raperda juga memuat upaya preventif atau pencegahan agar dapat meminimalisir anak-anak tersebut menjadi ABH. Merujuk sistem pidana anak, yaitu regulasi mengatur penyelesaian pidana yang melibatkan anak. Karena mereka rentan. ABH mesti dipandang korban," katanya.

Korban yang dimaksud adalah korban atas lingkungan, orang tua maupun sekitarnya. Karena pada dasarnya merupakan anak-anak yang memiliki sifat anak-anak. Mereka juga tetap berhak memperoleh pendidikan selama menjalani proses hukum. jangan sampai mereka sampai tidak memperoleh pendidikan selama tahapan hukum berlangsung. 

"Pihak sekolah juga jangan terlalu terburu-buru mengambil kebijakan untuk mengeluarkan anak dari sekolah, karena secara tidak langsung sudah menghilangkan hak anak-anak untuk tetap menerima pendidikan," jelasnya. 

Fraksi ini harap Raperda juga mengatur faktor yang mempengaruhi kondisi psikis anak seperti sosial dan lingkungan. Berkaitan dengan penggunaan gawai yang marak. Terlebih jika tidak diawasi dan dikontrol bisa lebih banyak membawa dampak negatif. 

Mereka bisa dengan mudah mengakses internet yang berisi konten kekerasan, pornografi, maupun paham liberalisme. Juga konten yang bertentangan dengan Indonesia. Diharapkan Raperda ini nantinya bisa mencegah anak-anak terlibat hukum. Termasuk masyarakat yang mestinya juga terlibat dalam pengawasan anak-anak ini. 

Sementara dari Fraksi Partai Gerindra, Danang Eko Susanto menyampaikan, dari fraksinya menyatakan Perda nomor 1 tahun 2015 adalah implementasi UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun makin lama ada perubahan perilaku termasuk ke arah negatif. Hal negatif ini diantisipasi dengan mengajak DPRD membuat regulasi yang dapat mengakomodir perubahan anak. 

"Juga bahwasanya Negara menjamin hak anak agar terbebas dari diskriminasi dan kelangsungan hidup anak. Mengancam masa depan anak dan negara. Selain itu kekerasan seksual tiap tahun meningkat dan bisa mengancam. Maka perlu memperberat sanksi pelaku kekerasan seksual pada anak. Selain itu, pelaku kriminal anak juga rentan diskriminasi," sebutnya. 

Ia menyebutkan sesuai data Pengadilan pada tahun 2018 data anak pelaku pidana sampai pengadilan 86 anak. Tidak sedikit, bahkan belum yg termasuk di tingkat penyidikan atau yang selesai melakui jalan diversi. Apalagi kriminalitas dengan korban anak-anak yang ditangani aparat penegak hukum. 

"Ini sangat memperihatinkan. Terlebih sekolah sebagai wadah anak belajar kurang menerapkan asas praduga tak bersalah dan kebanyakan anak langsung divonis untuk dikeluarkan dari sekolah jika melakukan yg tindak kriminal. Padahal anak mesti memiliki hak di bidang pendidikan. Padahal anak berhak bebas dari perlakukan bersifat diskriminatif ," katanya. 

Kemudian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pandangan umum fraksi disampaikan Hasanuddin. Ia memaparkan, bahwa pihaknya juga memberikan perhatian terhadap pemerintah kota terkait Raperda tersebut agar dapat mengatur penanganan anak-anak berhadapan hukum peradilan dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana anak yang dikaitkan dengan hak anak yang harus dijamin negara.

"Seperti hak pendidikan, kesehatan, pengasuhan, termasuk penyediaan sarana penyelenggara kegiatan sosial yang digunakan sebagai tempat rujukan dengan tujuan perubahan perilaku anak tanpa harus dipenjara," tandasnya. (cha)




Moderated by Redaksi


Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment




UPAH MINIMUM TAHUN 2021
Daerah Sektor Nominal (Rp.)
BALIKPAPAN UMUM 3,069,315
BERAU UMUM 3,386,593
BONTANG UMUM 3,182,706
KUBAR UMUM 3,386,593
KUKAR UMUM 3,179,673
KUTIM UMUM 3,140,000
PASER UMUM 3,025,172
PPU UMUM 3,363,809
SAMARINDA UMUM Update menyusul

Temukan juga kami di